JAKARTA – Menyadari pentingnya peran pemimpin daerah dalam memajukan bangsa, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) kembali mengadakan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II tahun 2025. Program ini, yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), bertujuan untuk membekali kepala daerah terpilih dengan pengetahuan yang mendalam guna mendukung transformasi di wilayah mereka.
Gubernur Lemhannas RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menyatakan bahwa sebanyak 25 kepala daerah telah terpilih untuk mengikuti pelatihan intensif ini. Kursus tersebut akan berlangsung dari 5 hingga 18 November 2025 dan merupakan hasil seleksi ketat dari Kementerian Dalam Negeri.
“Mereka telah diseleksi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti kursus kepemimpinan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 18 November,” kata Ace saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah pembukaan KPPD Angkatan II Tahun 2025 di Lemhannas RI, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Fokus utama KPPD Angkatan II adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan yang holistik dan integral. Para peserta akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara yang luas, kemampuan kepemimpinan strategis yang tajam, serta keterampilan komunikasi publik yang efektif.
Untuk memberikan dimensi pengalaman tambahan, peserta tidak hanya akan mendapatkan teori dari para pakar di Lemhannas, tetapi juga akan melakukan studi lapangan ke Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYPP), National University of Singapore (NUS). Di Singapura, peserta akan berinteraksi langsung dengan profesor dan tenaga pengajar, serta mengunjungi berbagai objek strategis yang menunjukkan praktik terbaik dalam pelayanan dasar.
“Ini bukan sekadar teori, tetapi juga pengalaman langsung melihat praktik pelayanan publik terbaik,” tegas Ace, merujuk pada kunjungan ke sektor pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pengelolaan sampah, dan program makan bergizi gratis di sekolah.
Pemilihan Singapura sebagai destinasi studi lapangan bukan tanpa alasan. Negara ini dikenal sebagai salah satu pemimpin global dalam sistem pelayanan publik, sebagaimana tercatat dalam Blavatnik Index of Public Administration 2024 oleh Blavatnik School of Government, Oxford University. Diharapkan, kepala daerah dapat menginternalisasi dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik tersebut untuk diterapkan dalam wilayah mereka.
Setelah kembali ke tanah air, para peserta akan melanjutkan tahap penting di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, yaitu penyusunan rencana strategis daerah. Tahap ini akan fokus pada perumusan program prioritas yang konkret dan terukur, yang nantinya dapat diimplementasikan untuk menghasilkan dampak positif yang nyata.
Komitmen Lemhannas RI, Kemendagri, dan PYC tidak berhenti pada pelatihan. Ketiga lembaga ini akan secara aktif memonitor implementasi rencana kerja yang telah dibuat oleh para kepala daerah. Tujuannya adalah memastikan efektivitas program dan integrasinya dengan kebijakan nasional.
“Kami Lemhannas bersama dengan Kemendagri dan PYC nantinya akan memonitor hasil rencana kerja dan perencanaan yang dilakukan oleh para kepala daerah ini, untuk kemudian kita tindaklanjuti dengan perencanaan yang terbaik dan dapat diimplementasikan di masing-masing daerah,” jelas Ace.
Lebih lanjut, Ace menekankan pentingnya materi mengenai integritas dan penanganan korupsi, yang akan difasilitasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesi ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk membentuk generasi pemimpin daerah yang tidak hanya cakap, tetapi juga bersih, transparan, dan akuntabel. “Saya merasakan betapa pentingnya membangun fondasi moral yang kuat pada setiap pemimpin, agar kepercayaan publik senantiasa terjaga,” tambahnya. (PERS)
