JAKARTA – KADIN Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Universitas Borobudur akan meluncurkan program KAKA SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) sebagai acara simbolis.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.
Grand launching KAKA SAPA akan dilaksanakan di KADIN Indonesia, di mana akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara KADIN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Universitas Borobudur. Acara ini akan dihadiri oleh pejabat dari KADIN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Universitas Borobudur, serta aktivis dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam acara tersebut, Jurika Fratiwi, SH., SE., MM, selaku Ketua Komite Tetap Sahabat Perempuan dan Anak KADIN, akan diterima oleh Wakil Rektor III Dr. Syaiful, S.E., dari Universitas Borobudur. Jurika mengungkapkan undangan untuk berkolaborasi dengan Universitas Borobudur dalam mendirikan KAKA SAPA CAMPUS, yang merupakan inisiatif kolaborasi PENTAHELIX berkelanjutan untuk mengembangkan Call Center SAPA 129, aplikasi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).
Kegiatan ini juga akan berkolaborasi dengan media TVRI, Radio Camajaya, dan berbagai media online di bawah naungan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI). Dr. Hendri, ST., MT, Ketua Umum JNI, menyatakan, “Kami siap berkolaborasi untuk memfasilitasi akses informasi hingga ke daerah terpencil, terutama di daerah yang kurang berkembang.”
Dalam mendukung program Astacita yang diusung Presiden Prabowo menjelang tahun emas 2045, KAKA SAPA Campus akan didirikan di berbagai kampus di seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari KPPA. Kampus ini akan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak pasca-pengaduan, serta melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam pendampingan hukum, pemulihan trauma, dan pengembangan kewirausahaan.
“Kami berharap KAKA SAPA dapat menjadi gerakan yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia,” ungkap Jurika pada Selasa (10/02/2026), yang juga menjabat sebagai Ketua LBH IWAPI.
