Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah nyata untuk meringankan beban para guru yang bekerja di wilayah bencana. Sebanyak 17.500 guru akan menerima tunjangan khusus sebesar Rp2 juta per orang. Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi luar biasa mereka yang terus menjalankan pendidikan di tengah ketidakpastian.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung, bahkan dalam kondisi darurat. Dukungan ini diharapkan dapat menjaga semangat para guru dan membantu mereka menghadapi tantangan ekonomi pasca-bencana.
“Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, serta memberikan dukungan kepada para guru yang tetap berkomitmen di wilayah terdampak,” ungkap Abdul Mu’ti di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).
Selain tunjangan, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan keuangan pendidikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dana ini sangat penting untuk memulihkan layanan pendidikan di satuan pendidikan yang terkena dampak, mencakup operasional pendidikan darurat, perbaikan sarana belajar, serta pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Komitmen ini diperkuat dengan penyaluran bantuan non-tunai yang juga penting. Sebanyak 2.873 unit ruang kelas darurat telah disediakan untuk memastikan keberlangsungan pembelajaran sementara. Selain itu, 141.335 paket perlengkapan belajar siswa, yang terdiri dari buku, alat tulis, tas, seragam, dan sepatu, serta 16.239 paket perlengkapan keluarga juga telah disalurkan. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga satuan pendidikan selama masa tanggap darurat dan pengungsian, terutama di tiga provinsi yang terkena banjir dan longsor.
Semua upaya ini dilakukan melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan semua pemangku kepentingan terkait. Kemendikdasmen terus berupaya memperbarui data dan melakukan verifikasi secara berkala, mengingat masih adanya wilayah yang sulit dijangkau karena keterbatasan akses dan jaringan, khususnya di beberapa daerah di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. (PERS)
