JAKARTA – Dalam konteks perubahan yang semakin tak terduga, kepemimpinan daerah dituntut untuk lebih tangguh dan adaptif. Menyadari pentingnya hal ini, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia mempersembahkan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025. Acara ini bukan hanya sekadar pertemuan rutin, tetapi merupakan forum strategis yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas para kepala daerah dalam menghadapi tantangan kebangsaan, menjaga ketahanan nasional, serta menavigasi disrupsi yang muncul akibat arus globalisasi.
Sesi diskusi panel yang diadakan pada Kamis, 6 November, menjadi ajang bagi para pakar Lemhannas RI untuk berbagi pandangan mendalam. Beberapa narasumber kunci, termasuk Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, IPU, Asean Eng, MAI; Mayjen TNI Dr. Rido Hermawan, M.Sc.; Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi; dan Marcelino Pandin, Ph.D., hadir untuk membahas berbagai isu penting.
Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi membuka forum dengan pemaparan yang mendalam mengenai lanskap geopolitik dan pemahaman kebangsaan. Ia menekankan pentingnya Wawasan Nusantara sebagai pedoman utama Indonesia dalam menghadapi tantangan di tingkat regional maupun global. Menurutnya, Indonesia kini berada di persimpangan jalan persaingan kekuatan-kekuatan besar dunia, sehingga penguatan posisi sebagai negara kepulauan yang berdaulat sangat diperlukan.
Beragam isu strategis menjadi fokusnya, mulai dari meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, serta kerumitan perbatasan antarnegara, hingga ancaman ideologi transnasional yang terus menghantui. Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi juga mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan di dalam negeri mulai tergerus akibat kuatnya penetrasi budaya asing dan paham ekstrem. Ia menekankan, “Globalisasi dan individualisme dapat mengikis semangat gotong royong dan solidaritas sosial,” dengan nada prihatin.
Ia kemudian menyerukan pentingnya penguatan ketahanan di berbagai bidang: maritim, siber, dan sosial budaya. Menurutnya, semua ini merupakan benteng pertahanan yang kokoh untuk mencegah disintegrasi bangsa. Sebagai contoh nyata penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan, ia menyoroti berbagai proyek monumental, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan tol laut yang menghubungkan seluruh nusantara, serta upaya digitalisasi layanan publik yang semakin memudahkan masyarakat.
Selanjutnya, Marcelino Pandin, Ph.D., mengisi sesi untuk membahas pentingnya menyatukan wilayah dan menyelaraskan pandangan kebangsaan. Ia menyatakan bahwa keretakan sosial, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, serta turunnya indeks negara hukum menjadi ancaman nyata yang dapat menggoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Satukan pandangan untuk Indonesia berdaulat,” tegasnya, mengajak semua elemen bangsa untuk bersatu.
Marcelino menginspirasi kepala daerah untuk aktif membangun narasi persatuan, menciptakan ruang yang kondusif bagi umpan balik publik, serta memperkuat komunikasi publik. Ia menekankan bahwa komunikasi yang efektif harus berbasis pada data yang akurat dan cerita yang menggugah. Ia bahkan menambahkan bahwa dengan hanya 3,5% populasi yang tergerak, sebuah gerakan sosial yang besar dan berkelanjutan dapat muncul. Dalam kerangka Asta Cita, ia menyoroti tantangan dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan masalah pembiayaan di tingkat daerah yang perlu ditangani secara sistemik dan kolaboratif.
Pindah ke ranah ancaman yang lebih kontemporer, Mayjen TNI Dr. Rido Hermawan membahas isu strategis terkait kewaspadaan nasional di tengah kondisi disrupsi informasi dan ancaman perang kognitif. Ia menegaskan bahwa medan pertempuran saat ini telah bergeser dari ranah militer ke ranah informasi dan opini publik. Ia mengatakan, “Pertahanan sejati adalah kemampuan berpikir jernih di tengah kabut informasi,” dan menekankan pentingnya kejernihan berpikir di era banjir informasi.
Ia juga menyoroti bagaimana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), analisis big data, dan teknologi deepfake dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini publik secara manipulatif. Serangan siber yang semakin meningkat, penyebaran hoaks yang seringkali menciptakan isu SARA, serta polarisasi digital yang memecah belah, merupakan tantangan nyata yang dapat mengancam stabilitas politik dan sosial. Sebagai langkah antisipasi, ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Informasi Daerah (SKID), peningkatan literasi digital di masyarakat, serta penguatan sistem pertahanan siber dengan mengadopsi arsitektur “zero-trust” untuk memastikan keamanan.
Prof. Dadan Umar Daihani menutup sesi diskusi dengan perspektif yang lebih luas mengenai makna ketahanan nasional. Ia mendefinisikan ketahanan nasional sebagai energi kolektif bangsa yang bersifat multidimensi dan dinamis. Ia menyatakan bahwa dunia saat ini telah memasuki era BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible), yang ditandai oleh ketidakpastian global yang ekstrem, disrupsi teknologi yang tidak terhindarkan, serta krisis iklim yang mendesak. “Ketahanan nasional bukan hanya sekadar bertahan, tetapi juga kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi,” tegasnya, menekankan esensi ketahanan yang sesungguhnya.
Prof. Dadan menjelaskan bahwa ketahanan nasional mencakup banyak aspek, mulai dari geografi, demografi, kekayaan sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Dalam konteks pembangunan bangsa, ia menekankan kembali pentingnya Asta Cita sebagai pedoman strategis untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan berdaulat. Ia turut memberikan contoh positif dari daerah yang telah menunjukkan kepemimpinan transformatif, seperti Kutai Kartanegara dengan inovasi di bidang pertanian dan petrokimia, Lombok Tengah dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang mendunia, serta pembangunan di Jayapura.
Kegiatan KPPD Angkatan II Tahun 2025 ini terbukti menjadi sarana yang strategis bagi para kepala daerah. Di sini, mereka dapat memperkaya kapasitas kepemimpinan, memperdalam pemahaman tentang wawasan kebangsaan, dan menyelaraskan langkah-langkah strategis untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, berdaulat, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (PERS)
